Bisnis, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan pemerintah fokus terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk program bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga. Program itu dimaksudkan untuk mengurangi disparitas biaya bahan pokok dan BBM di seluruh wilayah Indonesia. Pada 2017, pemerintah menargetkan program BBM Satu Harga dapat dilaksanakan di 54 titik. "Sekarang sudah terealisasi di 23 titik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu 8 April 2017.

Untuk menyukseskan program BBM Satu Harga di daerah 3T, menurut Jonan, pemerintah membutuhkan lembaga penyalur BBM, yakni agen premium dan minyak solar (APMS), stasiun pengisian bahan bakar Umum (SPBU) modular, APMS tangki khusus, serta SPBU mini. "Kalau di pinggir jalan tidak bisa," tuturnya.

Senada dengan Jonan, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Andy Noorsaman Sommeng mengatakan lembaga penyalur BBM memiliki peran penting dalam program BBM Satu Harga. "Di Halmahera tidak sama dengan yang di Jawa karena levelnya cuma APMS. Dengan adanya lembaga penyalur ini, kami dapat mengurangi penjualan bensin botolan," ucapnya.

Selama ini, penentuan lembaga penyalur BBM tergantung pada letak geografis masing-masing daerah. APMS dioperasikan untuk melayani kebutuhan akan BBM sekitar 40-80 kiloliter per hari. APMS juga hanya memiliki bangunan standar sederhana dan menggunakan drum sebagai sarana penimbunan.

APMS tangki khusus memungkinkan penjualan BBM sebesar 40-200 kiloliter per hari. APMS tangki khusus dioperasikan dengan mesin pompa atau sarana lainnya. Untuk sarana penimbunan, APMS tangki khusus menggunakan sarana yang dapat menyesuaikan dengan volume pengiriman kapal.

SPBU modular juga digunakan untuk kebutuhan sekitar 40-200 kiloliter per hari. SPBU ini terdiri dari satu modul yang digunakan untuk sarana penimbunan dan penjualan. Sementara itu, SPBU mini berbentuk sederhana. Jumlah pompa maksimal dua unit dengan perkiraan penjualan 100-300 kiloliter per hari.

ANGELINA ANJAR SAWITRI